Slider

Sumatera Barat

Kota Padang

Sport

Opini

Nasional

Agam

» »Unlabelled » Komisi IV Diskusi Bersama Dinas Sosial Padang


 BukamataNews.com, Padang - Komisi IV DPRD Kabupaten Agam melakukan kunjungan kerja Ke Dinas Sosial Kota Padang, Senin (18/3). Kunjungan tersebut dalam rangka bertukar informasi terkait permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Rombongan Komisi IV DPRD Kabupaten Agam yang diketuai oleh Irfan Amran, turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Agam Taslim. Rombongan diterima langsung oleh Kabid Kesejahteraan Sosial Indrianti dan beberapa orang Kabid dan Kasi yang membidangi. Irfan Amran mengatakan permasalahan di Kabupaten Agam memang tidak sebanyak permasalahan di Kota Padang.

“Maka dari itu, kami perlu belajar dengan Kota padang karena memiliki permasalahan yang lebih besar. Kami ingin observasi, diskusi dan sharing informasi,” kata Irfan Amran pada saat kunjungan tersebut di Padang.

Kami dari Komisi IV ingin mencari tahu bagaimana Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi ini menyelesaikan permasalahan itu. Kami dari Komisi IV juga ingin mendapatkan masukan agar Kabupaten Agam dapat lebih baik. Serta gambaran program yang sekarang dalam tahapan pembahasan anggaran yang menjadi unggulan program Kota Padang.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Padang Indrianti menyampaikan, daya tarik Kota Padang sangat luar biasa bagi warga daerah. Ini membuat mereka berbondong-bondong datang ke Padang.

“Bagi mereka yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan, mungkin bisa sukses di Padang. Tapi bagi mereka yang tidak punya keterampilan akan menjadi PMKS jalanan,” ungkapnya.

Disebutkan, PMKS jalanan  berupa anak -anak punk, pak ogah yang suka berdiri di jalan-jalan itu akan ditangani langsung oleh Yonif yang bekerjasama langsung dengan Dinas Sosial Kota Padang dan ditangani langsung penangkapannya oleh yonif 133 untuk dibina dan dididik langsung di Batalyon Infantri (Yonif) 133 Padang dan dikembalikan kepada orang tuanya.Karena itu perlu terus dilakukan pengawasan siang dan malam di titik rawan PMKS jalanan.

Bagi PMKS yang terkena penjangkauan jalanan, katanya, akan dibawa ke panti pemberhentian sementara untuk dilakukan asesmen sebelum dibawa ke panti rujukan.

“Di Panti Sosial, PMKS jalanan itu akan di data. Jika memiliki keluarga akan dikembalikan, tapi jika tidak akan dibawa ke panti rujukan sesuai kategori PMKS,” paparnya.

Saat ini Dinas Sosial Kota Padang memiliki 24 panti sesuai kategori PMKS. Ada kategori anak, remaja, lansia, disabilitas, hingga wanita tuna susila. 

Novi Irwan,  mempertanyakan bagaimana sinkronisasi data dari Dinas Sosial dengan penerima dana BAZ,CSR, Program bedah rumah dari Kementerian PUPR yang berasal dari Pokir anggota DPR RI. dari mana pendataan itu dilihat jika penerima itu di kategorikan miskin.

Indrianti Kabid Kesejahteraan Sosial menjelaskan masalah sinkronisasi dinas sosial dengan lembaga lainnya  adalah berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) apapun bantuan berdasarkan BDT dimana data tersebut di update 2 x setahun.

Beberapa OPD sudah melakukan/menggunakan data dari BDT ini jika melakukan/memberikan dana bantuan. Dengan berdasarkan dari data BDT ini tidak ada PMKS yang 2 kali menerima bantuan atau double bantuan.

Martias Kabid Pemberdayaan Sosial menambahkan program unggulan dari Dinas Sosial kota Padang berupa bantuan rumah layak huni atau bedah rumah bagi masyarakat miskin atau kurang mampu. dimana Dinas Sosial juga melakukan kerjasama dengan BAZNAS dimana setiap bantuan bedah rumah yg dilakukan dinsos juga ada bantuan tambahan dari BAZNAS.

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama