Slider

Sumatera Barat

Kota Padang

Sport

Opini

Nasional

Agam

» » WABUP ZUDAFRI DARMA SAMPAIKAN NOTA RANPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2017




Tanah Datar - Rapat Paripurna DPRD Tanah Datar dipimpin Ketua Anton Yondra didampingi wakil ketua Irman dan Saidani dalam kerangka penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017. Nota penjelasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma, di Gedung DPRD di Pagaruyung, Senin (2/10/2017).

Dalam penyampaiannya Wabup Zuldafri Darma memaparkan tentang gambaran umum, maksud dan tujuan pelaksanaan dan pelaksanaannya, syarat dan kebijakan anggaran belanja daerah, kondisi dan anggaran program dan kegiatan SKPD.
"Ranperda Tahun Anggaran 2017 disusun berdasarkan dokumen KU PPAS Perubahan APBD yang telah disepakati dan ditandatangani nota kesepakatan bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD pada tanggal 25 September 2017 lalu" sampai Wabup.

Wabup memaparkan, Pendapatan daerah pada Ranperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2017 Rp Rp.22.257.309.406, -, di mana di atas ditambah Rp.36.459.236.806, - atau saham 2,97% dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2017 itu dari Rp.1.226.798.072.601, -.
"Pendapatan daerah di Ranperda dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lainnya yang kemudian. Dana dari Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK ) Dan dari lain - lain pendapatan daerah yang seperti Hibah, Dana bagi hasil pajak dan lain sebagainya "sampai Zuldafri.
Zuldafri menambahkan, kebijakan anggaran untuk perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 adalah kesepakatan anggaran PAD dengan kelebihan optimalisasi sumber-sumber PAD melalui biaya yang terukur dan rasional, kemudian ganti alokasi dana perimbangannya hasil dan bukan hasil, DAU dan DAK sesuai yang ditetapkan

Wabup Zuldafri Darma juga memaparkan tentang program dan kegiatan dimana pada waktunya langsung, dalam bentuk utusan wajib, urusan pilihan dan fungsi tata cara yang dilakukan oleh SKPD terkait.

"Urusan Wajib pelayanan dasar seperti Pendidikan dilaksanakan oleh dinas Pendidikan, urusan kesehatan dilaksanakan dinas kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang oleh dinas terkait dan banyak lainnya, dimana anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diupdate di SKPD masing-masing, seperti urusan pendidikan dianggarkan Rp.72.663.315.688, - terjadi kenaikan Rp.45.177.086.938 atau 164,36% dibandingkan APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp.27.486.228.750, - "sampai Zuldafri.

Selanjutnya Wabup juga memaparkan isi wajib bukan pokok, urusan pilihan dan fungsi penunjang.
Di akhir penyampaiannya Wabup Zuldafri menunggu pembahasan Ranperda dapat berjalan lancar. "Kami menyadari bahwa Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yang tergabung dalam ini sudah tergabung secara maksimal, namun tentu saja masih ada kekurangan. Karena itu Saya berharap kerjasama kita semua untuk proses pemecahan masalah selanjutnyan sehingga dapat terwujud APBD yang transparan dan menguatnya. masyarakat "tukas Zuldafri Darma.

Sidang dihadiri sebagian besar anggota DPRD dan juga hadir Forkopimda, Sekda, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD, Camat, Wali Nagari dan Kegiatan lainnya. (humas)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama