Slider

Sumatera Barat

Kota Padang

Sport

Opini

Nasional

Agam

» » » Tanggapan Dishub Sumbar Terkait Demo Go-jek


PADANG - Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbar mengizinkan operasional ojek online beroperasi di Padang, selain karena moda transportasi sudah beroperasi di sejumlah Kota besar di Indonesia, juga tidak menyalahi UU nomor 22 tahun 2009, sehingga tidak memerlukan izin seperti angkutan taksi.
"Ojek online bukan kendaraan umum jadi tidak perlu izin dari Dishub, tetapi harus tetap taat peraturan lantas dan rutin membayar pajak," kata Kadis Perhubungan Sumbar, Amran, Rabu (5/4/2017)
Amran mengatakan, moda transportasi dengan sistem online itu tidak masalah beroperasi, karena di beberapa kota besar, seperti Denpasar, Surabaya, dan Jakarta, sudah ada.
"Pada intinya kita perlakukan sama, karena kalau Gojek kita larang, berarti ojek pun harus demikian," tandas Amran.
Ia mengatakan, kebutuhan ojek sebagai moda transportasi alternatif sangat penting dan dibutuhkan masyarakat, apalagi mereka yang ada di pelosok.
"Gojek ini yang dikembangkan sebenarnya aplikasinya. Sesuai dengan petunjuk pusat, kita tidak bisa melarang," ujarnya.
Lebih lanjut menurutnya, Dinas Perhubungan tidak akan melarang beroperasinya ojek dalam jaringan (Daring) tersebut di daerah Sumbar karena dinilai cukup membantu masyarakat. Namun demikian dirinya mengimbau agar masyarakat yang bergabung dengan ojek daring tersebut tetap mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku, termasuk rutin membayar pajak kendaraannya.
Sementara itu, terkait taksi berbasis daring, menurut dia, memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
"Untuk taksi daring memang harus memiliki izin angkutan dan bergabung dengan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) setempat," katanya.
Ia mengatakan Taksi berbasis daring tersebut akan diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang mulai berlaku hari ini.
"Regulasi ini akan ditindaklanjuti dengan aturan turunan di daerah. Sementara, kita sudah diminta untuk mensosialisasikan Permenhub tersebut pada seluruh pemangku kepentingan di daerah," kata dia.

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama