Slider

Sumatera Barat

Kota Padang

Sport

Opini

Nasional

Agam

Komisi I DPRD Agam Cari Referensi ke DPMD Sumbar

Jetnewsindonesia.com, Agam - Komisi I DPRD Kabupaten Agam melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Barat, Selasa (19/3). Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Agam Antonis didampingi oleh Sekretaris komisi Syaharuddin, Kabag Hukum dan Persidangan  Sekretariat DPRD Agam Heriwardati, Anggota Komisi dan pendamping.

Rombongan Komisi I disambut oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Nagari, Azwar didampingi Kabid dan Kasi lainnya. Kunjungan tersebut dalam rangka mencari referensi serta sharing tentang optimalisasi pengelolaan keuangan nagari dan Siltab Walinagari dan perangkat nagari berdasarkan PP nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Wakil Ketua Komisi I, Antonis, mengatakan kunjungan tersebut guna untuk mempererat tali silaturahmi antara Komisi dengan dinas tersebut agar kedepannya semakin erat hubungan untuk membantu tugas dan fungsi dari DPRD dalam membangun daerah.

"Kita berharap, bisa mendapatkan informasi tentang  Optimalisasi pengelolaan keuangan nagari Permendagri No 20 th 2018 untuk menjadi referensi bagi kami di Kabupaten Agam," kata Antonis. 

Kabid Pemerintahan Desa dan Nagari, Azwar, optimalisasi pengelolaan keuangan nagari Permendagri No 20 th 2018. Perangkat nagari harus lengkap berdasarkan tipe swasembada pada Permendagri yang baru kaur keuangan harus bendaharawan

"Tentang pengelolaan keuangan desa, Perangkat nagari harus lengkap, sesuai dengan swasembada. Mengacu pada Permendagri baru tugas-tugas Kasi sudah terbagi. Sedangkan untuk bagian keuangan harus bendaharawan. Hal itu berdasarkan perubahan ketiga dari PP tentang dana desa," jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya telah  melakukan pelatihan kepada Walinagari termasuk tentang  pengelolaan aset, karena pengelolaan aset di nagari juga harus tertib dan teratur.

"Hal itu kita lakukan supaya kedepannya pengelolaan  aset  lebih  teratur lagi  agar tidak terjadi  masalah pada aset tersebut. Selain itu kita juga melakukan pelatihan terhadap camat," ungkap Azwar. 

Komisi III DPRD Agam Pertanyakan Pembangunan Jalan Jalur II Manggopoh - Lubuk Basung

Bukamatanews.com, Agam - Komisi III DPRD Kab Agam lakukan sharing  dengan Dinas PUPR Sumbar terkait pembangunan jalan jalur 2 Manggopoh - lubuk basung,
Pertemuan berlangsung di ruangan Kepala Dinas PUPR Propinsi  Sumbar(17/03)

Rombongan Komisi III DPRD Agam di pimpin oleh Wakil ketua Komisi III Syaflin, Sh.i beserta seluruh Anggota Komisi III DPRD Agam .
Turut hadir Sekwan Agam Indra,S.Sos MAP ,Kabag Umum Ir.Hilman dan pendamping Komisi III DPRD Agam.
Rombongan Komisi III DPRD Agam disambut oleh Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sumbar Virdiana,SE ,Kasi pembangunan Jalan dan jembatan Jecky harry pratama, ST.MT beserta jajaran staf .

Komisi III DPRD Agam mepertanyakan 
Mengenai program pembangunan PUPR di kabupaten Agam pembangunan terkait  jalan jalur dua Manggopoh - lubuk basung yang sampai saat ini belum ada kelanjutannya,sedangkan 
Untuk pembebasan lahan Simpang gudang- kantor Camat Lubuk  Basung sudah di tuntaskan sejak tahun 2009 ,sebanyak 113 KK sudah di ganti rugi dan tersisa 95 KK yg belum di ganti rugi .

DPRD Agam khususnya Komisi III yang membidangi  menuntut untuk di segerakannya dilakukan  ganti rugi pembebasan lahat yang tersisa terkait dengan  pembangunan jalur II  Manggopoh - Lubuk Basung tersebut ungkap syaflin wakil ketua Komisi III tersebut .

"Untuk pembebasan lahan dari Manggopoh - Kantor Camat Lubuk Basung telah selesai di bebaskan dan di ganti rugi , DPRD Agam menyarankan untuk segeranya di lalukan pembangun agar memudahkan untuk bisa melakukan proses pembebasan lahan selanjutnya dan juga agar tidak terjadinya masalah pada lahan yang sudah bebas tsb,  jamgan terlalu lamanya proses pembangun jalan ini di laksanakan karena jalan tersebut sangat sudah ramai dan  ini akan mengundang banyak kecelakaan apabila terlalu lama  dibiarkan karena jalan tersebut sudah banyak yang rusak dan juga ganti rugi yang telah dilakukan sebelumnya  akan bisa menimbulkan masalah juga.

Dinas PUPR Provinsi Sumbar mengatakan
Pada tahun 2019 akan di lanjutkan pembangunan pelebaran jalan tersebut  di mulai dengan pengecoran pinggir/tepi jalan,untuk pembebasan akan di anggarkan di perubahan anggaran tahun 2019 ini.

(Humas dprd Agam)

Komisi IV Diskusi Bersama Dinas Sosial Padang


 BukamataNews.com, Padang - Komisi IV DPRD Kabupaten Agam melakukan kunjungan kerja Ke Dinas Sosial Kota Padang, Senin (18/3). Kunjungan tersebut dalam rangka bertukar informasi terkait permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Rombongan Komisi IV DPRD Kabupaten Agam yang diketuai oleh Irfan Amran, turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Agam Taslim. Rombongan diterima langsung oleh Kabid Kesejahteraan Sosial Indrianti dan beberapa orang Kabid dan Kasi yang membidangi. Irfan Amran mengatakan permasalahan di Kabupaten Agam memang tidak sebanyak permasalahan di Kota Padang.

“Maka dari itu, kami perlu belajar dengan Kota padang karena memiliki permasalahan yang lebih besar. Kami ingin observasi, diskusi dan sharing informasi,” kata Irfan Amran pada saat kunjungan tersebut di Padang.

Kami dari Komisi IV ingin mencari tahu bagaimana Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi ini menyelesaikan permasalahan itu. Kami dari Komisi IV juga ingin mendapatkan masukan agar Kabupaten Agam dapat lebih baik. Serta gambaran program yang sekarang dalam tahapan pembahasan anggaran yang menjadi unggulan program Kota Padang.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Padang Indrianti menyampaikan, daya tarik Kota Padang sangat luar biasa bagi warga daerah. Ini membuat mereka berbondong-bondong datang ke Padang.

“Bagi mereka yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan, mungkin bisa sukses di Padang. Tapi bagi mereka yang tidak punya keterampilan akan menjadi PMKS jalanan,” ungkapnya.

Disebutkan, PMKS jalanan  berupa anak -anak punk, pak ogah yang suka berdiri di jalan-jalan itu akan ditangani langsung oleh Yonif yang bekerjasama langsung dengan Dinas Sosial Kota Padang dan ditangani langsung penangkapannya oleh yonif 133 untuk dibina dan dididik langsung di Batalyon Infantri (Yonif) 133 Padang dan dikembalikan kepada orang tuanya.Karena itu perlu terus dilakukan pengawasan siang dan malam di titik rawan PMKS jalanan.

Bagi PMKS yang terkena penjangkauan jalanan, katanya, akan dibawa ke panti pemberhentian sementara untuk dilakukan asesmen sebelum dibawa ke panti rujukan.

“Di Panti Sosial, PMKS jalanan itu akan di data. Jika memiliki keluarga akan dikembalikan, tapi jika tidak akan dibawa ke panti rujukan sesuai kategori PMKS,” paparnya.

Saat ini Dinas Sosial Kota Padang memiliki 24 panti sesuai kategori PMKS. Ada kategori anak, remaja, lansia, disabilitas, hingga wanita tuna susila. 

Novi Irwan,  mempertanyakan bagaimana sinkronisasi data dari Dinas Sosial dengan penerima dana BAZ,CSR, Program bedah rumah dari Kementerian PUPR yang berasal dari Pokir anggota DPR RI. dari mana pendataan itu dilihat jika penerima itu di kategorikan miskin.

Indrianti Kabid Kesejahteraan Sosial menjelaskan masalah sinkronisasi dinas sosial dengan lembaga lainnya  adalah berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) apapun bantuan berdasarkan BDT dimana data tersebut di update 2 x setahun.

Beberapa OPD sudah melakukan/menggunakan data dari BDT ini jika melakukan/memberikan dana bantuan. Dengan berdasarkan dari data BDT ini tidak ada PMKS yang 2 kali menerima bantuan atau double bantuan.

Martias Kabid Pemberdayaan Sosial menambahkan program unggulan dari Dinas Sosial kota Padang berupa bantuan rumah layak huni atau bedah rumah bagi masyarakat miskin atau kurang mampu. dimana Dinas Sosial juga melakukan kerjasama dengan BAZNAS dimana setiap bantuan bedah rumah yg dilakukan dinsos juga ada bantuan tambahan dari BAZNAS.

Komisi II Dprd Agam Kunker Ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat


Komisi II Dprd Kabupaten Agam , yang diterima oleh Kepala Dinas Ir.Candra.MSi Sekretaris Dinas Ir Maswal Noor.MSi , Ir  Indra Is  Kabid Bidang Sarana &Prasarana ,Anulita Dewi.SP.MSi  Kabid Tanaman Pangan  dan Hortikultura (18/03-2019).

Kunjungan kerja komisi II Dprd Agam dalam rangka  sharing dan mencari informasi tentang program /Kegiatan  TA .2017,2018 & 2019 di Kabupaten Agam.

‌Dalam kunjungan ini hadir ketua Komisi II  Dprd Agam Jondra Marjaya beserta anggota. Dan turut hadir tiga orang pimpinan Dprd Agam,  ketua Dprd  Agam Marga Indra Putra.S.Pd, Lazuardi Erman.SH dan Suharman ,serta pendamping dari sekretariat. Dan juga humas.
‌Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan  Ir Candra.MSi  Sebaran Anggaran APBN yang dikucurkan melalui dinas Tanaman  Pangan Holtikultura  dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat.   mulai dari  TA 2017 Rp. 215.965.014.000,TA 2018 Rp. 232.233.352.000 dan TA 2019 Rp. 136.156.495.000  sedangkan yang di salurkan Provinsi Untuk Kab Agam 2019 Rp.12.057.970.000
‌Untuk tahun anggaran  2019 ada  program /kegiatan  TA.2019  anggaran itu untuk Kabupaten/ Kota dan untuk  Kabupaten Agam  yaitu budidaya Padi Inbrida  sawah volume  2.500 HA dengan anggaran 612.500.000.-,penyaluran fasilitasi Sarana  Produksi  Budidaya  padi  Gogo dengan volume 250 HA  61.250.000.juga ada bantuan benih  jagung  Hibrida (56.250 kg) volume 3.750 HA anggaran 2.081.250.000.-  ,juga Kab Agam  mendapatkan  Power  Thresher  5 unit dan Car sheller  5 unit dan masih banyak lagi yang dianggaran melalui APBN  melalui Dinas Tanam  Pangan  Holtikultura  dan Perkebunan Propinsi Sumbar.

Anton.SH dalam pertemuan tersebut  mengharapkan  dinas pertanian Agam bisa   proaktif untuk menjemput bola ke dinas Tanam  Pangan Holtikultura dan Perkebunan Propinsi  Sumbar supaya program-program yang ada di propinsi bisa teralisasi di Kabupaten Agam khususnya tentang pertanian.
‌Zelman anggota Komisi II Dprd  mengatakan  ada sawah 50 hektar yang terletak di Nagari Malabur Kabupaten Agam ada aliran irigasinya yang hancur sepanjang 50 meter  ,sampai hari ini masyarakat  tidak bisa bersawah  lagi dan ini perlu jadi perhatian dari dinas Tanaman
‌Pangan Holtikultura dan Perkebunan dan sampai sekarang tidak tersentuh karena alirannya begitu panjang.
‌Kepala Dinas berharap daerah memasukan proposal ke dinas Pertanian Kabupaten Agam tembusan   ke dinasTanaman Pangan  Hortikultura  dan Perkebunan  propinsi, dan itu diajukan melalui kelompok atau Koperasi, termasuk untuk program pengadaan bibit sawit , tentang irigasi yang runtuh akan di cek langsung turun  kelapangan.
"Dinas Tanam  Pangan Hortikultura  dan Perkebunan Propinsi Sumbar sangat komit   perhatian pada Kabupaten Agam mengawal dana APBN  untuk Kabupaten Agam,untuk  tahun 2020 di minta kepada  koperasi atau kelompok  untuk memasukan proposal ke  dinas Pertanian Kabupaten Agam dengan tembusan ke Dinas Tanaman Pangan  Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumbar , dan ucapan terima kasih kepada anggota Komisi II Dprd Agam beserta rombongan  karena telah mengunjungi dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Propinsi..

Di akhir pertemuan Jondra Marjaya Ketua Komisi II Dprd Agam  mengatakan sangat berharap sekali dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan  Propinsi Sumatera Barat untuk seluruh program dapat teralisasi di Kabupaten Agam melalui dinas Pertanian Kabupaten   Agam,dan  dapat  bersinergi dengan dinas tanaman Pangan Holtikultura  dan perkebunan di propinsi  supaya   apa yang diharapkan  masyarakat bisa teralisasi seperti perkebunan rakyat ,bantuan bibit kelapa sawit  dan bantuan lainnya, dan juga ucapan terima kasih atas penyambutannya.

Dodi.ST Bergabung Bersama Tim VII Safari Ramadhan Pemkab Agam Kunjungi Masjid Darul Makmur

Bukamatanews.com, Agam - Doddi.ST Anggota Dprd Agam yang ikut tergabung dalam Tim VII Safari Ramadhan mengunjungi  masjid Darul Makmur di Jorong Bukik Apik pada Jumat 18 Mei 2018   ketua tim VII Safari Ramadhan  adalah  Kapolres Kota Bukittinggi yang di wakili oleh Kapolsek Baso ikut dalam rombongan unsur dari  OPD -OPD dan Camat Baso Surya Wendri.

Doddi    mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah daerah Kabupaten Agam karena telah memberi  membantu   sebanyak 10.000.000.-,untuk kelanjutan pembangunan dan kemajuan  masjid Darul Makmur ini.

Doddi berharap kepada masyarakat Jorong Bukik Apik  untuk mendukung bersama-sama program pemerintah daerah Kabupaten Agam Gerakan Nagari Madani serta Agam Peduli, kita meminta juga kepada masyarakat untuk aktif dalam pembangunan mesjid, serta meramaikan mesjid dengan mengadakan program magrib mengaji ini perlu kita galakan disetiap mesjid-mesjid.
Kita berharap ramadhan tahun depan Tim safari ramadhan pemkab atau tim safari ramadhan Propinsi bisa berkunjung lagi ke Mesjid Darul Makmur ungkap Doddi ST.
 (Humas Dprd Agam)

DPRD Agam Adakan Rapat Pansus Sikapi Nota Penjelasan Bupati LPJ Bupati Agam Tahun 2017.

Agam - DPRD Agam Gelar Rapat Pansus LKPJ tentang Pendapatan Daerah .DPRD Kabupaten Agam menggelar rapat Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Daerah guna untuk menyikapi Nota penjelasan Bupati Agam tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Agam tahun 2017. 

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Masrizal didampingi Wakil Ketua Pansus Helmon Dt Hitam dan Sekretaris Pansus Aderia. Juga turut hadir pada kesempatan itu Wakil Ketua DPRD Agam Lazuardi Erman, Suharman dan Taslim.​

Ketua pansus, Masrizal, mengatakan rapat ini dilakukan guna menyusun jadwal untuk pembahasan tentang pendapatan daerah yang terkait dengan LKPJ Bupati Agam tahun 2017 tersebut.

"Kita juga akan melakukan rapat bersama OPD untuk mencari informasi terkait dengan LKPJ bupati ini. Pembahasan LKPJ ini akan kita laksanakan selama satu bulan, setelah itu akan dilakukan rapat paripurna untuk penyampaian laporan pansus terhadap LKPJ Bupati Agam tahun 2017," kata Masrizal.(*)

DPRD Agam Apresiasi BPBD Agam Dalam Tanggap Bencana

Agam — Komisi III DPRD Agam apresiasi kinerja BPBD Agam yang dinilai bereaksi cepat dalam menangani dampak pasca bencana yang terjadi di berbagai wilayah kecamatan kabupaten Agam beberapa waktu belakangan.

Bahkan, dengan personil dan sarana terbatas, tim BPBD Agam mampu menjalankan strategi pengurangan risiko bencana dengan turun langsung ke lapangan, melakukan penanganan awal, bahkan sukses menjalin kerjasama dengan berbagai stake holder dalam menangani bencana di lapangan.
Aspresiasi itu disebutkan Arman J.Piliang, anggota komisi III DPRD Agam kepada kaba12.com, menyikapi reaksi cepat yang dilakukan jajaran BPBD Agam dalam penanganan serangkaian bencana yang terjadi di kabupaten Agam pekan lalu.
Hal itu disebutkan Arman J.Piliang, sebagai wujud perhatian dan komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diemban,bahkan sukses menjawab tuntutan masyarakat di kawasan terdampak bencana.
Ketua fraksi golkar DPRD Agam itu, menaruh perhatian khusus akan gerak cepat dan langkah penanganan yang dilakukan jajaran BPBD Agam, terutama dalam sistim penanganan awal, setiap bencana yang terjadi, apalagi wilayah kabupaten Agam dikenal rawan bencana, “ hal itu patut diapresiasi dan diberi dukungan, kami memberi salut dan berterimakasih atas nama masyarakat, “ sebut Arman J.Piliang lagi.
Ketua harian DPD Golkar Agam itu meyakinkan, pihaknya terus memantau aktivitas OPD terkait dalam lintas koordinasi dengan komisi III DPRD Agam, termasuk mendorong supaya pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap OPD yang membutuhkan dukungan, tambahan personil dan sarana operasional lapangan untuk membantu dan memberi pelayanan terhadap masyarakat.

Sikapi LKPJ Bupati Tahun 2017 DPRD Agam Gelar Rapat Pansus


Agam - DPRD Agam Gelar Rapat Pansus Gunauntuk menyikapi Nota Penjelasan Bupati Agam tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2017 yang telah disampaikan bupati pada rapat paripurna, Kamis (29/3/2018) lalu, DPRD Agam bentuk Panitia Khusus (Pansus) pembahasan LKPJ tahun 2017 tentang Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Setelah itu, DPRD Agam menggelar rapat pansus guna  untuk mengatur jadwal pembahasan tersebut LKPJ tersebut, di Padang, Jum'at (30/3/2018).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Pansus Arman J Piliang itu, turut dihadiri oleh Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra, S.Pd, anggota pansus, Kabag Anggaran Nasrial, pendamping dari Sekretariat DPRD Agam serta Kasubag Humas DPRD Agam Hasneril.

Ketua Pansus Arman J Piliang didampingi Wakil Ketua Pansus Novi Irwan dan Sekretaris Pansus Ridwan Suhaili, mengharapkan agar seluruh anggota pansus dapat serius dalam setiap pembahasan.

"Karena ini merupakan salah satu tugas DPRD dalam menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap Pemda," ujar Arman J Piliang.

Ia menyebut, pihaknya akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemda guna untuk mendapatkan informasi terkait LKPJ Bupati Agam tahun 2017. 

"Kita akan melakukan RDP mulai dari Sekda, Asisten, Kepala OPD, Kabag serta Kabid terkait dengan nota Bupati Agam tentang LKPJ tahun 2017 tersebut, " kata Arman J Piliang.

Ketua DPRD Agam, Marga Indra Putra, S.Pd melalui Kasubag Humas, Hasneril, mengatakan untuk menyikapi LKPJ Bupati Agam tahun 2017, DPRD mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2007 yang di amanatkan melakukan pembahasan secara internal sesuai dengan mekanisme yang ada.

"Diminta kepada Pansus LKPJ untuk memberikan catatan atas temuan-temuan di dalam  rekomendasi untuk ditindak lanjuti di tahun anggaran berikutnya," ungkap Ketua DPRD Agam tersebut.

B​upati Agam Sampaikan LKPJ Tahun 2017 ke DPRD Agam


Lubuk Basung​— Bupati Agam Indra Catri sampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2017 dalam Rapat Paripurna, di aula utama DPRD Agam, Kamis (29/3).
Rapat tersebut dibuka  wakil ketua DPRD Agam Suharman didampingi wakil ketua Taslim. Pada kesempatan itu juga dihadiri oleh asisten I Sekab. Agam Rahman, Sekretaris DPRD Indra, anggota dewan dan kepala OPD di lingkungan pemerintahan kabupaten Agam.
Bupati Agam menyampaikan, sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa LKPJ merupakan salah satu dari tiga kewajiban kepala daerah yang harus disampaikan setiap akhir tahun anggaran.
“Dimana yang pertama yaitu, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) kepada menteri dalam negeri melalui gubernur. Kedua, ringkasan LPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian laporan yan ada di daerah, dan yang ketiga yaitu, LKPJ kepada DPRD sebagai bahan pembahasan untuk rekomendasi perbaikan penyelenggara pemda,” kata Indra Catri.
Dijelaskan, ruang lingkup materi LKPJ akhir tahun 2017 ini, secara garis besar terbagi atas dua materi pokok yaitu, laporan tentang capian kinerja keuangan daerah selama tahun 2017, dan laporan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan berdasarkan capaian prioritas pembangunan daerah sesuai urusan dan tugas-tugas umum pemerintahan selama tahun 2017.
“Terkait dengan keuangan daerah, dimana pada pendapatan daerah Kabupaten Agam tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp. 1,409 triliun  lebih, dengan realisasi sebesar Rp. 1,379 triliun lebih atau mencapai 97,86 persen. Pendapatan tersebut bersumber dari PAD, dana perimbangan, dan pendapatan yang sah lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, belanja daerah, dijelaskan bupati pada tahun 2017 berjumlah Rp. 1,398 triliun lebih atau 93,96 persen dari rencana Rp. 1,488 triliun lebih.
 Hal itu terdiri dari belanja tidak langsung dengan realisasi 93,97 persen dari Rp. 851 miliar lebih, dan belanja langsung dengan realisasi sebesar 95,95 persen dari rencana Rp. 636 miliar lebih.
Lebih lanjut Indra Catri menjelaskan, capaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Agam tahun 2017 seperti, memperkuat pemahaman dan pengalaman nilai-nilai ke Islaman serta pelestarian adat dan budaya salingka nagari, penguatan tata kelola pemerintah dan reformasi bierokrasi, pembangunan sumber daya manusia, dan lain sebagainya sesuai dengan 9 program prioritas Kabupaten Agam.
“Beberapa indikator pada prioritas pembangunan yang masih belum memenuhi target, maka ini akan menjadi perhatian kita untuk dicapai pada beberapa tahun mendatang dengan mengoptimalkan pembinaan, fasilitasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Ketua DPRD Agam Berharap Erat Kerjasama Dengan Pers

 Agam — Untuk mempererat silaturahmi DPRD Agam gelar coffee morning bersama insan pers yang bertugas di daerah tersebut, baik dari media cetak, elekronik dan online.
Pertemuan tersebut disambut langsung oleh ketua DPRD Agam, Marga Indra Putra, di ruangannya, Senin (26/3).
Pada kesempatan itu, dihadiri anggota DPRD Agam Helmon Dt. Hitam, Sekretaris DPRD Indra, Kabag Umum Boy Vetris, Kabag Hukum dan Persidangan Desnawati, Kabag Anggaran dan Pengawasan Nasrial.
Ketua DPRD Agam, Marga Indra Putra, menyampaikan pertemauan ini dilaksanakan selain dalam rangka mempererat silaturahm, juga untuk memperlancar komunikasi serta memperkuat kemitraan antara DPRD Agam dengan awak media.
“Kita berharap kedepannya komunikasi antara DPRD dengan insan pers dapat terus berjalan lancar, dan dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan bisa memperkuat kemitraan antara DPRD dengan insan pers, karena kehadiran insan pers sangat penting dalam memberikan informasi terkait dengan kinerja anggota Dewan kepada masyarakat,” ungkap Marga Indra Putra
Pertemuan tersebut juga untuk mempererat hubungan antara awak media dan unsur DPRD Agam khususnya dengan sekretaris DPRD, Indra, yang baru 4 bulan bertugas di DPRD Agam.
“Tujuan kami mengundang rekan- rekan media, supaya lebih terjalin kerjasama yang baik agar semakin terjalin kedekatan dengan jajaran DPRD Agam khususnya pertemuan insan pers dengan pak Indra, yang baru 4 bulan bertugas menjadi Sekwan DPRD Agam” kata politikus partai Demokrat tersebut.
Tidak hanya itu, karena saat ini telah masuk tahun politik, Marga Indra Putra, mengingatkan agar legislator kabupaten Agam untuk meningkatkan silaturahmi dengan masyarakat, supaya kembali terpilih saat pada pemilihan legislatif 2019.
“Pertemuan itu untuk menjemput aspirasi dari masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, sarana ibadah dan lainnya harus diperjuangkan di APBD. Dengan begitu, akses transportasi masyarakat menjadi normal untuk membawa hasil pertanian, perkebunan dan lainnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, bila hal tersebut terwujud maka akses transportasi akan lancar, sehingga masyarakat tidak membutuhkan biaya untuk membawa hasil pertanian dan perkebunan mereka. “Kalau ini terlaksana, maka masyarakat akan memberikan suara saat pemilihan legislatif pada 2019, sehingga bisa kembali terpilih menjadi anggota DPRD setempat,” ujarnya.
Salah seorang anggota DPRD Agam, Helmon mengatakan, pihaknya terus melakukan silaturahmi sebelum dan saat menjadi anggota dewan. Ia juga menyebut silaturahmi sangat perlu dilakukan dalam menjemput aspirasi masyarakat.
“Semua aspirasi tersebut telah diperjuangkan sesuai dengan fungsi dewan,” tegasnya.
Saat ini, anggota DPRD Agam sebanyak 45 orang yang berasal dari enam daerah pemilihan (Dapil) yang terdiri dari Partai Demokrat sebanyak sembilan orang, Golkar tujuh orang, PKS enam orang, PAN enam orang, Gerindra empat orang, PPP empat orang, NasDem empat orang, PBB dua orang dan Hanura tiga orang.
Terkait dengan tim Save Maninjau yang telah dibentuk, Marga Indra Putra memberikan apresiasi kepada pemerintah karena telah membentuk tim tersebut. Ia berharap Pemkab.Agam untuk bekerja secara maksimal dalam menyelamatkan Danau Maninjau dari pencemaran limbah sisa pakan ikan dan rumah tangga
Saat ini air Danau Maninjau dengan kondisi eutrofik berat atau dangkal dan kaya akan kandungan makanan, karena fitoplankton atau alga sangat produktif. Untuk itu, Pemkab Agam harus mendukung sarana untuk membersihkan danau seperti, perahu, alat penyedot danlainnya.
Selain itu, bupati harus tegas dalam membatasi jumlah keramba jaring apung dari 17.226 petak menjadi 6.000 petak.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah No 5 tahun 2014 tentang Pengolahan Kelestarian Danau Maninjau.
“Apabila tidak diatasi secepatnya, maka kondisi air menjadi hypereutrofik atau sangat subur mengakibatkan ikan dan biota lain akan mati. Kita juga meminta kepedulian dari masyarakat, agar tidak melakukan aktivitas budidaya ikan untuk sementara waktu sampai kondisi danau membaik,” harap Ketua DPRD Agam dua periode tersebut.
Sementara itu, anggota DPRD Agam, Helmon, berharap pemerintah setempat belajar ke Pemprov Sumatera Utara dalam mengatur jumlah keramba jaring apung di Danau Toba, sehingga danau itu menjadi bersih dan jumlah keramba jaring apung hanya sedikit.
Sebelumnya, Danau Toba terdapat ribuan unit keramba jaring apung dan pemerintah setempat bisa mengurangi keramba jaring apung.
“Setidaknya kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Pemprov Sumut dan melaksanakannya di kabupaten Agam ini,” tegasnya.