Slider

Sumatera Barat

Kota Padang

Sport

Opini

Nasional

Agam

Dodi.ST Bergabung Bersama Tim VII Safari Ramadhan Pemkab Agam Kunjungi Masjid Darul Makmur

Bukamatanews.com, Agam - Doddi.ST Anggota Dprd Agam yang ikut tergabung dalam Tim VII Safari Ramadhan mengunjungi  masjid Darul Makmur di Jorong Bukik Apik pada Jumat 18 Mei 2018   ketua tim VII Safari Ramadhan  adalah  Kapolres Kota Bukittinggi yang di wakili oleh Kapolsek Baso ikut dalam rombongan unsur dari  OPD -OPD dan Camat Baso Surya Wendri.

Doddi    mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah daerah Kabupaten Agam karena telah memberi  membantu   sebanyak 10.000.000.-,untuk kelanjutan pembangunan dan kemajuan  masjid Darul Makmur ini.

Doddi berharap kepada masyarakat Jorong Bukik Apik  untuk mendukung bersama-sama program pemerintah daerah Kabupaten Agam Gerakan Nagari Madani serta Agam Peduli, kita meminta juga kepada masyarakat untuk aktif dalam pembangunan mesjid, serta meramaikan mesjid dengan mengadakan program magrib mengaji ini perlu kita galakan disetiap mesjid-mesjid.
Kita berharap ramadhan tahun depan Tim safari ramadhan pemkab atau tim safari ramadhan Propinsi bisa berkunjung lagi ke Mesjid Darul Makmur ungkap Doddi ST.
 (Humas Dprd Agam)

DPRD Agam Adakan Rapat Pansus Sikapi Nota Penjelasan Bupati LPJ Bupati Agam Tahun 2017.

Agam - DPRD Agam Gelar Rapat Pansus LKPJ tentang Pendapatan Daerah .DPRD Kabupaten Agam menggelar rapat Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Daerah guna untuk menyikapi Nota penjelasan Bupati Agam tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Agam tahun 2017. 

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Masrizal didampingi Wakil Ketua Pansus Helmon Dt Hitam dan Sekretaris Pansus Aderia. Juga turut hadir pada kesempatan itu Wakil Ketua DPRD Agam Lazuardi Erman, Suharman dan Taslim.​

Ketua pansus, Masrizal, mengatakan rapat ini dilakukan guna menyusun jadwal untuk pembahasan tentang pendapatan daerah yang terkait dengan LKPJ Bupati Agam tahun 2017 tersebut.

"Kita juga akan melakukan rapat bersama OPD untuk mencari informasi terkait dengan LKPJ bupati ini. Pembahasan LKPJ ini akan kita laksanakan selama satu bulan, setelah itu akan dilakukan rapat paripurna untuk penyampaian laporan pansus terhadap LKPJ Bupati Agam tahun 2017," kata Masrizal.(*)

DPRD Agam Apresiasi BPBD Agam Dalam Tanggap Bencana

Agam — Komisi III DPRD Agam apresiasi kinerja BPBD Agam yang dinilai bereaksi cepat dalam menangani dampak pasca bencana yang terjadi di berbagai wilayah kecamatan kabupaten Agam beberapa waktu belakangan.

Bahkan, dengan personil dan sarana terbatas, tim BPBD Agam mampu menjalankan strategi pengurangan risiko bencana dengan turun langsung ke lapangan, melakukan penanganan awal, bahkan sukses menjalin kerjasama dengan berbagai stake holder dalam menangani bencana di lapangan.
Aspresiasi itu disebutkan Arman J.Piliang, anggota komisi III DPRD Agam kepada kaba12.com, menyikapi reaksi cepat yang dilakukan jajaran BPBD Agam dalam penanganan serangkaian bencana yang terjadi di kabupaten Agam pekan lalu.
Hal itu disebutkan Arman J.Piliang, sebagai wujud perhatian dan komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diemban,bahkan sukses menjawab tuntutan masyarakat di kawasan terdampak bencana.
Ketua fraksi golkar DPRD Agam itu, menaruh perhatian khusus akan gerak cepat dan langkah penanganan yang dilakukan jajaran BPBD Agam, terutama dalam sistim penanganan awal, setiap bencana yang terjadi, apalagi wilayah kabupaten Agam dikenal rawan bencana, “ hal itu patut diapresiasi dan diberi dukungan, kami memberi salut dan berterimakasih atas nama masyarakat, “ sebut Arman J.Piliang lagi.
Ketua harian DPD Golkar Agam itu meyakinkan, pihaknya terus memantau aktivitas OPD terkait dalam lintas koordinasi dengan komisi III DPRD Agam, termasuk mendorong supaya pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap OPD yang membutuhkan dukungan, tambahan personil dan sarana operasional lapangan untuk membantu dan memberi pelayanan terhadap masyarakat.

Sikapi LKPJ Bupati Tahun 2017 DPRD Agam Gelar Rapat Pansus


Agam - DPRD Agam Gelar Rapat Pansus Gunauntuk menyikapi Nota Penjelasan Bupati Agam tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2017 yang telah disampaikan bupati pada rapat paripurna, Kamis (29/3/2018) lalu, DPRD Agam bentuk Panitia Khusus (Pansus) pembahasan LKPJ tahun 2017 tentang Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Setelah itu, DPRD Agam menggelar rapat pansus guna  untuk mengatur jadwal pembahasan tersebut LKPJ tersebut, di Padang, Jum'at (30/3/2018).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Pansus Arman J Piliang itu, turut dihadiri oleh Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra, S.Pd, anggota pansus, Kabag Anggaran Nasrial, pendamping dari Sekretariat DPRD Agam serta Kasubag Humas DPRD Agam Hasneril.

Ketua Pansus Arman J Piliang didampingi Wakil Ketua Pansus Novi Irwan dan Sekretaris Pansus Ridwan Suhaili, mengharapkan agar seluruh anggota pansus dapat serius dalam setiap pembahasan.

"Karena ini merupakan salah satu tugas DPRD dalam menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap Pemda," ujar Arman J Piliang.

Ia menyebut, pihaknya akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemda guna untuk mendapatkan informasi terkait LKPJ Bupati Agam tahun 2017. 

"Kita akan melakukan RDP mulai dari Sekda, Asisten, Kepala OPD, Kabag serta Kabid terkait dengan nota Bupati Agam tentang LKPJ tahun 2017 tersebut, " kata Arman J Piliang.

Ketua DPRD Agam, Marga Indra Putra, S.Pd melalui Kasubag Humas, Hasneril, mengatakan untuk menyikapi LKPJ Bupati Agam tahun 2017, DPRD mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2007 yang di amanatkan melakukan pembahasan secara internal sesuai dengan mekanisme yang ada.

"Diminta kepada Pansus LKPJ untuk memberikan catatan atas temuan-temuan di dalam  rekomendasi untuk ditindak lanjuti di tahun anggaran berikutnya," ungkap Ketua DPRD Agam tersebut.

B​upati Agam Sampaikan LKPJ Tahun 2017 ke DPRD Agam


Lubuk Basung​— Bupati Agam Indra Catri sampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2017 dalam Rapat Paripurna, di aula utama DPRD Agam, Kamis (29/3).
Rapat tersebut dibuka  wakil ketua DPRD Agam Suharman didampingi wakil ketua Taslim. Pada kesempatan itu juga dihadiri oleh asisten I Sekab. Agam Rahman, Sekretaris DPRD Indra, anggota dewan dan kepala OPD di lingkungan pemerintahan kabupaten Agam.
Bupati Agam menyampaikan, sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa LKPJ merupakan salah satu dari tiga kewajiban kepala daerah yang harus disampaikan setiap akhir tahun anggaran.
“Dimana yang pertama yaitu, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) kepada menteri dalam negeri melalui gubernur. Kedua, ringkasan LPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian laporan yan ada di daerah, dan yang ketiga yaitu, LKPJ kepada DPRD sebagai bahan pembahasan untuk rekomendasi perbaikan penyelenggara pemda,” kata Indra Catri.
Dijelaskan, ruang lingkup materi LKPJ akhir tahun 2017 ini, secara garis besar terbagi atas dua materi pokok yaitu, laporan tentang capian kinerja keuangan daerah selama tahun 2017, dan laporan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan berdasarkan capaian prioritas pembangunan daerah sesuai urusan dan tugas-tugas umum pemerintahan selama tahun 2017.
“Terkait dengan keuangan daerah, dimana pada pendapatan daerah Kabupaten Agam tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp. 1,409 triliun  lebih, dengan realisasi sebesar Rp. 1,379 triliun lebih atau mencapai 97,86 persen. Pendapatan tersebut bersumber dari PAD, dana perimbangan, dan pendapatan yang sah lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, belanja daerah, dijelaskan bupati pada tahun 2017 berjumlah Rp. 1,398 triliun lebih atau 93,96 persen dari rencana Rp. 1,488 triliun lebih.
 Hal itu terdiri dari belanja tidak langsung dengan realisasi 93,97 persen dari Rp. 851 miliar lebih, dan belanja langsung dengan realisasi sebesar 95,95 persen dari rencana Rp. 636 miliar lebih.
Lebih lanjut Indra Catri menjelaskan, capaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Agam tahun 2017 seperti, memperkuat pemahaman dan pengalaman nilai-nilai ke Islaman serta pelestarian adat dan budaya salingka nagari, penguatan tata kelola pemerintah dan reformasi bierokrasi, pembangunan sumber daya manusia, dan lain sebagainya sesuai dengan 9 program prioritas Kabupaten Agam.
“Beberapa indikator pada prioritas pembangunan yang masih belum memenuhi target, maka ini akan menjadi perhatian kita untuk dicapai pada beberapa tahun mendatang dengan mengoptimalkan pembinaan, fasilitasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Ketua DPRD Agam Berharap Erat Kerjasama Dengan Pers

 Agam — Untuk mempererat silaturahmi DPRD Agam gelar coffee morning bersama insan pers yang bertugas di daerah tersebut, baik dari media cetak, elekronik dan online.
Pertemuan tersebut disambut langsung oleh ketua DPRD Agam, Marga Indra Putra, di ruangannya, Senin (26/3).
Pada kesempatan itu, dihadiri anggota DPRD Agam Helmon Dt. Hitam, Sekretaris DPRD Indra, Kabag Umum Boy Vetris, Kabag Hukum dan Persidangan Desnawati, Kabag Anggaran dan Pengawasan Nasrial.
Ketua DPRD Agam, Marga Indra Putra, menyampaikan pertemauan ini dilaksanakan selain dalam rangka mempererat silaturahm, juga untuk memperlancar komunikasi serta memperkuat kemitraan antara DPRD Agam dengan awak media.
“Kita berharap kedepannya komunikasi antara DPRD dengan insan pers dapat terus berjalan lancar, dan dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan bisa memperkuat kemitraan antara DPRD dengan insan pers, karena kehadiran insan pers sangat penting dalam memberikan informasi terkait dengan kinerja anggota Dewan kepada masyarakat,” ungkap Marga Indra Putra
Pertemuan tersebut juga untuk mempererat hubungan antara awak media dan unsur DPRD Agam khususnya dengan sekretaris DPRD, Indra, yang baru 4 bulan bertugas di DPRD Agam.
“Tujuan kami mengundang rekan- rekan media, supaya lebih terjalin kerjasama yang baik agar semakin terjalin kedekatan dengan jajaran DPRD Agam khususnya pertemuan insan pers dengan pak Indra, yang baru 4 bulan bertugas menjadi Sekwan DPRD Agam” kata politikus partai Demokrat tersebut.
Tidak hanya itu, karena saat ini telah masuk tahun politik, Marga Indra Putra, mengingatkan agar legislator kabupaten Agam untuk meningkatkan silaturahmi dengan masyarakat, supaya kembali terpilih saat pada pemilihan legislatif 2019.
“Pertemuan itu untuk menjemput aspirasi dari masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, sarana ibadah dan lainnya harus diperjuangkan di APBD. Dengan begitu, akses transportasi masyarakat menjadi normal untuk membawa hasil pertanian, perkebunan dan lainnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, bila hal tersebut terwujud maka akses transportasi akan lancar, sehingga masyarakat tidak membutuhkan biaya untuk membawa hasil pertanian dan perkebunan mereka. “Kalau ini terlaksana, maka masyarakat akan memberikan suara saat pemilihan legislatif pada 2019, sehingga bisa kembali terpilih menjadi anggota DPRD setempat,” ujarnya.
Salah seorang anggota DPRD Agam, Helmon mengatakan, pihaknya terus melakukan silaturahmi sebelum dan saat menjadi anggota dewan. Ia juga menyebut silaturahmi sangat perlu dilakukan dalam menjemput aspirasi masyarakat.
“Semua aspirasi tersebut telah diperjuangkan sesuai dengan fungsi dewan,” tegasnya.
Saat ini, anggota DPRD Agam sebanyak 45 orang yang berasal dari enam daerah pemilihan (Dapil) yang terdiri dari Partai Demokrat sebanyak sembilan orang, Golkar tujuh orang, PKS enam orang, PAN enam orang, Gerindra empat orang, PPP empat orang, NasDem empat orang, PBB dua orang dan Hanura tiga orang.
Terkait dengan tim Save Maninjau yang telah dibentuk, Marga Indra Putra memberikan apresiasi kepada pemerintah karena telah membentuk tim tersebut. Ia berharap Pemkab.Agam untuk bekerja secara maksimal dalam menyelamatkan Danau Maninjau dari pencemaran limbah sisa pakan ikan dan rumah tangga
Saat ini air Danau Maninjau dengan kondisi eutrofik berat atau dangkal dan kaya akan kandungan makanan, karena fitoplankton atau alga sangat produktif. Untuk itu, Pemkab Agam harus mendukung sarana untuk membersihkan danau seperti, perahu, alat penyedot danlainnya.
Selain itu, bupati harus tegas dalam membatasi jumlah keramba jaring apung dari 17.226 petak menjadi 6.000 petak.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah No 5 tahun 2014 tentang Pengolahan Kelestarian Danau Maninjau.
“Apabila tidak diatasi secepatnya, maka kondisi air menjadi hypereutrofik atau sangat subur mengakibatkan ikan dan biota lain akan mati. Kita juga meminta kepedulian dari masyarakat, agar tidak melakukan aktivitas budidaya ikan untuk sementara waktu sampai kondisi danau membaik,” harap Ketua DPRD Agam dua periode tersebut.
Sementara itu, anggota DPRD Agam, Helmon, berharap pemerintah setempat belajar ke Pemprov Sumatera Utara dalam mengatur jumlah keramba jaring apung di Danau Toba, sehingga danau itu menjadi bersih dan jumlah keramba jaring apung hanya sedikit.
Sebelumnya, Danau Toba terdapat ribuan unit keramba jaring apung dan pemerintah setempat bisa mengurangi keramba jaring apung.
“Setidaknya kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Pemprov Sumut dan melaksanakannya di kabupaten Agam ini,” tegasnya.

Dian Anggraini Prihatin Keadaan Strukturisasi Drainase

bukamataParlemen - DPRD Kota Padang kedatangan tamu dari Komisi II DPRD Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur yang dipimpin Rohmad Abidin. Rombongan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra.
Di Jombang banyak kejadian penjualan tanah pertanian oleh pribumi karena pajak terlalu tinggi. Perda Jombang tentang BPHTB masih seperti karet, bisa dinegosiasi jumlah pajaknya. Wakil rakyat Jombang minta masukan dan saran anggota dewan Kota Padang.
Pokok-pokok pikiran harus masuk pada kegiatan DPRD sebelum musrenbang kota. Hibah dan bansos diberikan untuk orang miskin dan terdaftar di kementerian sosial. Untuk Kota Padang terdata orang miskin 200 ribu sesuai dengan data Kemensos.
Persyaratan hibah dan bansos diatur dengan perwako, dulu dibantu sebesar Rp400 juta dan digunakan untuk beli ambulance buat masyarakat daerah pemilihan.
Sementara sekarang perwako baru mengatur anggaran hibah sebesar Rp.50 juta. Porsi Rp.2,5 miliar per anggota dewan dibagi pada berbagai OPD sesuai pokir dewan, jelas Wahyu.
Wahyu Iramana Putra juga menjelaskan tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
Diketahui pada tahun 2017 untuk Kota Padang anggaran bansos dianggarkan sebesar Rp47,1 Miliar.

DPRD Merupakan Jembatan Aspirasi Masyarakat Kota Padang


Syahrul Sekretaris DPRD Kota Padang
Bukamata.net, Parlemen–Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Syahrul, mengungkapkan bahwa masyarakat yang ingin konsultasi dan menyampaikan aspirasi ke DPRD tidak sulit. DPRD merupakan jembatan aspirasi masyarakat. Masyarakat tidak perlu ragu untuk menyampaikan apa yang dirasa perlu diluahkan melalui perwakilan-perwakilan rakyat yang duduk di Dewan.
Mekanisme yang perlu dilalui perlu dipahami terlebih dahulu, dan tidak sulit untuk dilakukan. Mekanisme yang dibuat adalah demi keteraturan dan kemudahan bagi masyarakat sendiri dalam menjadikan Dewan sebagai jembatan suara mereka.
“Terutama Kami, Sekretaris, bertugas untuk mensukseskan kinerja para anggota Dewan. Bagaimana berhasilnya setiap tugas, Kami perlu memberi perhatian,” kata Syahrul, Selasa (27/3/2018).
Dijabarkan, ada tiga cara secara umum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Cara-cara tersebut berupa cara langsung, cara dalam bentuk demonstrasi, dan cara dalam bentuk permintaan audiensi/hearing.
Untuk penyampaian aspirasi dengan cara langsung, masyarakat terkait perlu terlebih dahulu mengidentifikasi aspirasi yang hendak disampaikan. Kemudian keinginan masyarakat tersebut diteruskan ke Dewan. Dewan, dalam hal ini siapapun yang ditunjuk untuk mewakili, akan menerima langsunga aspirasi masyarakat tersebut dan melakukan dialog terkait aspirasi yang disampaikan.
Sementara, cara penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi, disebutkan, melalui tahapan administrasi menggunakan surat-surat. Bermula dari keinginan masyarakat untuk melakukan demonstrasi yang terlebih dahulu melakukan pemberitahuan ke pihak kepolisian.
Pihak kepolisian kemudian menyampaikan pemberitahuan tersebut ke bagian administrasi di Dewan. Surat pemberitahuan kemudian diteruskan ke Pimpinan Dewan. Pimpinan Dewan melakukan identifikasi terhadap pemberitahuan yang diberikan dan akhirnya melakukan dialog dengan demonstran.
Untuk permintaan audiensi atau hearing, masyarakat yang berkepentingan terlebih dahulu perlu memasukkan surat ke Dewan. Surat permohonan audiensi ini kemudian disampaikan ke Pimpinan, yang selanjutnya melakukan disposisi ke Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait melalui Sekwan. Setelahnya, Sekwan akan meneruskan ke AKD untuk diproses realisasi audiensi yang diinginkan masyarakat(*)

Elly Thrisyanti Utamakan Dana Pokir Untuk Pembangunan Fisik


Bukamata.net , Parlemen –Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Elly Thrisyanti menyatakan penyaluran Dana Pokok Pikiran (Pokir) dirinya tahun ini sebagai anggota Dewan didominasi oleh pembangunan fisik di Daerah Pemilihannya (Dapil).
“Untuk 2018 ini, penyaluran Pokir Saya mayoritaskan ke fisik. Ini berdasarkan temukan di lapangan, Lubuk Begalung banyak membutuhkan pembangunan fisik,” kata Elly baru-baru ini.
Dapilnya, disebutkan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, masih membutuhkan banyak pembangunan fisik.
“Realisasinya seperti jalan lingkungan dan drainase,” imbuh Elly, Senin (26/03/2018).
Dijelaskan, Pokir yang berhasil dia kumpulkan bermula dari pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dalam kesempatan reses. Menurutnya, saat reses, dia melakukan silaturahmi dengan masyarakat.
“Dalam kesibukan, kita diberi kesempatan bertemu dengan konstituen untuk dapat masukan berupa aspirasi,” katanya.
Elly sendiri  melakukan kunjungan terhadap sekitar lima atau enam masyarakat kelurahan tiap satu kali reses yang dia lakukan. Dengan demikian, aspirasi yang didapat dari konstituen bisa terkumpul.
Selain bersilaturahmi dan menjemput aspirasi konstituen mewakili masyarakat, saat reses, anggota Dewan sekaligus melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah  Kota.
“Kita mengawasi sudah sampai mana pembangunan dilakukan. apa memang sudah dinikmati masyarakat? Jangan-jangan baru dua hari dikerjakan sudah jebol,” sela Elly.
Selain melalui reses, aspirasi masyarakat juga diraih melalui Musrenbang. Seperti dikatakan Elly, Musrenbang bisa menjaring kebutuhan masyarakat.
Realisasi kemudian, dikatakan, diwujudkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Kita hanya menyampaikan, ini lho kebutuhan masyarakat. Pengerjaan sepenuhnya dilakukan OPD,” tukas Elly. 

DPRD Agam Pererat Silahturahmi Dengan Pers Dengan Cara Gelar Cofee Morning


Lubukbasung — DPRD Agam kembali gelar helat silaturrahmi untuk mempererat kebersamaan yang selama ini sudah dijalin. Tradisi “minum kopi pagi” alias coffee morning kembali diaktifkan pimpinan DPRD Agam dan sekretariat dewan bersama kalangan Pers yang bertugas di kabupaten Agam, Senin,(26/3).
Coffee morning yang dipandu langsung ketua DPRD Agam Marga Indra Putra dan sekretaris DPRD Agam Indra Dt.Baradai menjadi salah satu agenda khusus yang sejak lama dibangun DPRD Agam dalam mengkomunikasikan berbagai hal pada kalangan Pers di kabupaten Agam, termasuk menyampaikan hasil kegiatan DPRD Agam tahun sebelumnya.
Agenda coffee morning Senin, terlihat special, karena menjadi ajang silaturrahmi “perdana” bagi sekretaris DPRD Agam Indra Dt.Baradai yang secara formal belum berdiskusi dengan para wartawan yang bertugas di DPRD Agam dalam forum minum kopi pagi tersebut.
Menurut Hasneril Adji, Kasubag.Humas-Protokal secretariat DPRD Agam, coffee morning yang digelar Senin pagi tersebut, merupakan agenda khusus yang disiapkan ketua DPRD Agam bersama sekretaris dewan dengan para wartawan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan agenda dan kegiatan DPRD Agam.
“ Kita mencoba mendorong hal itu menjadi agenda rutin bagi DPRD Agam, sehingga berbagai informasi, masukan dan saran untuk bahan evaluasi bersama bisa dibedah sekaligus menjadi ajang silaturrahmi, “ sebut Hasneril.